Jenis Layanan PTSP
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
TUJUAN DAN PRINSIP
- PTSP bertujuan:
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.
- PTSP dilaksanakan dengan prinsip:
- Keterpaduan;
- Efektif, Efisien, Ekonomis;
- Koordinasi;
- Akuntabilitas; dan
- Aksesibilitas.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku dan terdiri atas :
- Perkara Perdata
- Pelayanan Permohonan
- Pelayanan Gugatan
- Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
- Pelayanan Mediasi
- Pelayanan Upaya Hukum
- Pelayanan Administrasi Eksekusi
- Perkara Pidana
- Pelayanan Persidangan
- Pelayanan Sidang bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan
- Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan
- Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum
- Pelayanan Administrasi Grasi
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN
- Kepaniteraan Muda Pidana
- Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
- Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
- Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
- Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
- Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
- Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
- Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan kepada pihak berperkara.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana
- Kepaniteraan Muda Perdata
- Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
- Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
- Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
- Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
- Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
- Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
- Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
- Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
- Menerima Permohonan dan pengambilan salinan putusan.
- Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
- Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
- Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
- Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.
- Kepaniteraan Muda Hukum
- Permohonan waarmaking surat-surat.
- Pembuatan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
- Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Permohonan pendaftaran surat kuasa.
- Permohonan legalisasi surat.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan kepaniteraan hukum.
- Petugas E-Court
- Menerima pendaftaran perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana secara elektronik.
- Membantu pembuatan akun pengguna lain.
- Pemeriksaan berkas perkara (inzage) bagi pembanding/ terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik.
- Menerima salinan cetak (hardcopy) dan salinan elektronik (softcopy) jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dari pihak yang tidak setuju persidangan secara elektronik sebelum jadwal sidang yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan E-Court.
- Petugas Layanan Informasi (dalam hal ini menjadi tugas dari petugas kepaniteraan muda hukum sesuai aturan yang berlaku)
- Menerima permohonan dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022.
- Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik.
- Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.
- Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
- Menginformasikan jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
- Petugas Layanan Pengaduan (dalam hal ini menjadi tugas dari petugas kepaniteraan muda hukum sesuai aturan yang berlaku)
- Memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA RI dengan melampirkan dokumen pengaduan.
- Memasukan laporan ke aplikasi SIWAS MA RI dilakukan selambat– lambatnya 1 hari setelah menerima pengaduan.
- Memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan
- Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan)
- Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- 100 TAHUN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, KETUA MA SAMPAIKAN MAHKAMAH AGUNG SELALU TERBUKA UNTUK KOLABORASI
Senin, 28 Oktober 2024 13:45 WIB.
Jakarta " Humas : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI , Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., PH.D. mewakili Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H Hadir dalam kegiatan Dies Natalis Akbar100 Tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hari Senin, 28 Oktober 2024 bertempat di Aula Fakultas...
| Selengkapnya |- MAHKAMAH AGUNG LAKSANAKAN UPACARA HARI SUMPAH PEMUDA KE-96
Senin, 28 Oktober 2024 04:19 WIB.
Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda ke-96 di halaman Upacara Mahkamah Agung Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2024. Bertindak sebagai pembina upacara, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Upacara diikuti oleh seluruh aparatur Mahkamah...
| Selengkapnya |- SEBANYAK 156 PESERTA IKUTI PROFILE ASSESMENT CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TIPIKOR
Minggu, 27 Oktober 2024 05:25 WIB.
Jakarta " Humas : Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung selaku anggota panitia seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi XXII, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H membuka pelaksanaan seleksi Profile Psychological Assessment dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XXII Tahun 2024...
| Selengkapnya |- MENGENALKAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN, MAHKAMAH AGUNG KUNJUNGI UNISBA
Selasa, 22 Oktober 2024 11:05 WIB.
Bandung-Humas: Dalam rangka memperkenalkan Mahkamah Agung kepada mahasiswa di seluruh Indonesia, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan MA Goes to Campus (MAGTC). Tahun ini merupakan tahun keempat penyelenggaraan MAGTC. Setelah sebelumnya sukses di Yogyakarta, Malang,...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- 100 TAHUN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, KETUA MA SAMPAIKAN MAHKAMAH AGUNG SELALU TERBUKA UNTUK KOLABORASI
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MEMIMPIN PENILAIAN ROLE MODEL PIMPINAN PENGADILAN NEGERI TAHUN 2024
Senin, 28 Oktober 2024 17:00 WIB.
Pada Selasa, 29 Oktober 2024 di Command Center Ditjen Badilum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memimpin penilaian kepada para calon role model dari pimpinan pengadilan negeri se-Indonesia. Penilaian ini dilakukan secara daring, di mana para calon role model...
| Selengkapnya |- DITJEN BADILUM LAKSANAKAN ASESMEN AMPUH PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI
Minggu, 27 Oktober 2024 17:00 WIB.
Demi menjamin standar mutu pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan asesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) pada satuan kerja di bawahnya. Pelaksanaan asesmen kali ini dilakukan terhadap Pengadilan Negeri Bekasi pada...
| Selengkapnya |- DITJEN BADILUM IKUTI UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-96
Minggu, 27 Oktober 2024 17:00 WIB.
Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengikuti upacara pengibaran bendera yang diselenggarakan di halaman Gedung Mahkamah Agung RI pada Senin, 28 Oktober 2024. Mengusung tema "Maju Bersama Indonesia Raya", upacara ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah...
| Selengkapnya |- PARA HAKIM DI WILAYAH BANTEN PELAJARI PERATURAN DAN ETIKA PERSIDANGAN TERKAIT PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Jumat, 25 Oktober 2024 17:00 WIB.
Ditjen Badilum kembali adakan bimbingan teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) untuk para hakim di Provinsi Banten, bertempat di Ibis Style BSD pada 23-25 Oktober 2025. Sejumlah 26 hakim dari pengadilan negeri di wilayah Banten mengikuti kegiatan ini. Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MEMIMPIN PENILAIAN ROLE MODEL PIMPINAN PENGADILAN NEGERI TAHUN 2024
-
Berita Terbaru PT Surabaya
Tidak dapat menampilkan data.
-
Pengumuman Pengadilan Tinggi Surabaya
Tidak dapat menampilkan data.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas