Selamat datang di website resmi Pengadilan Negeri Kota Madiun sesuai dengan SK KMA Nomor 144/KMA/Sk/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan, juga sebagai tindak lanjut dari SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadaan Situs Web pada era Reformasi, sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa lembaga pengadilan dituntut untuk dapat melayani masyarakat, khususnya para pencari keadilan, para wartawan dan juga para akademisi untuk dapat mengakses putusan-putusan Pengadilan bahkan dapat membaca pertimbangan hukum dan diktum putusannya. Selain ini diharapkan, Website ini dapat menjadi media efektif dan efisien dalam pelaksanaan fungsi Social Control agar Pengadilan Negeri Kota Madiun dapat meningkatkan Kinerja dalam rangka pelayanan publik, oleh karena itu kami harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya Teknologi Informasi ini agar tercapai sebagaimana yang kita harapkan bersama.

E-BERPADU (ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU) Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERTERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa permohonan Surat Keterangan secara online.

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.

Website Pengadilan Negeri Madiun sudah menggunakan fitur aksesbilitas bagi difabel. Salah satunya adalah anda dapat mendengarkan teks yang telah di seleksi. Sehingga memudahkan anda membaca informasi yang kami sediakan.

Aplikasi SKUM online adalah aplikasi yang di gunakan untuk membantu pihak yang akan mengajukan Perkara Perdata mengetahui jumlah Panjar Biaya Perkara yang harus dibayarkan.

Buka Alamat tilang.kejaksaan.go.id

Layanan Prioritas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Kota Madiun

Layanan Hukum Pembebasan Biaya Prodeo yaitu salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan MA RI tahun 2014. Salah satu tujuannya yaitu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.